Usulan Perubahan Keempat pada Perpres 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah


Optimalisasi pembangunan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah perlu didukung oleh percepatan pelaksanaan belanja negara, yang dilaksanakan melalui Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Namun, evaluasi yang dilaksanakan terhadap Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014 menunjukkan bahwa implementasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah masih menemui kendala terutama pada proses pelaksanaan pengadaan.

Dalam rangka penyampaian “Usulan Perubahan Keempat pada Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah” maka Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Jumat, 12 Desember 2014 di Gedung AA Maramis II Lantai IV, Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat, mengundang kementerian yang berada di bawah koordinasinya untuk membahas usulan tersebut. Dalam sambutannya Rizal Affandi Lukman sebagai Plh. Sekretaris Kementerian menyampaikan perlunya perbaikan pengaturan dengan batasan bahwa perubahan Perpres 54 Tahun 2010 dapat langsung diimplementasikan pada Tahun Anggaran 2015 dan perubahan tersebut dapat mempercepat proses pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan lingkup perbaikan pengaturan pada 1) percepatan proses pemilihan melalui e-tendering; 2) memperkenalkan database kinerja penyedia; 3) akselerasi catalog elektronik (e-purchasing); 4) pelaksanaan kontrak; 5) instrument pendukung percepatan pelaksanaan pengadaan.

Selanjutnya narasumber dari LKPP, menyampaikan perlunya penyesuaian atau harmonisasi dengan kebijakan lain pada setiap perubahan. Harmonisasi kebijakan tersebut yakni 1) PP Nomor 45 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan APBN pada Pasal 13 dan Pasal 68 (2); 2) PMK No. 194/PMK.05/2014 Pasal 11 (3) Tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak Terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran; 3) PMK No. 82/PMK.03/2009 Pasal 2 (1), (2) Tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 atas Penghasilan Dari Penjualan atau Pengalihan Harta di Indonesia, Kecuali Yang Diatur Dalam Pasal 4 Ayat (2) UU Pajak Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri Selain Bentuk Usaha Tetap di Indonesia ; 4) KMK No. 563/KMK.03/2003 Pasal 4 (1) Tentang  Penunjukan Bendaharawan Pemerintah dan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah  Beserta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporannya; 5) PMK No. 157/PMK.02/2013 Pasal 2 (2) Tentang Tata Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak (Multi Years Contract) dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan Permendagri No. 21 Tahun 2011 jo. Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selanjutnya terdapat usulan perubahan pada waktu pelaksanaan pengadaan, pada 1). Pelelangan/Seleksi Umum Pascakualifikasi menurut Perpres 54 Tahun 2010 adalah 20 hari, dengan usulan perubahan menjadi 15 hari. 2) Pelelangan/Seleksi Umum Prakualifikasi menurut Perpres 54 Tahun 2010 adalah 41 hari, dengan usulan perubahan menjadi 31 hari. Ke dua perubahan usulan ini berakibat pada Kemungkinan pelelangan/seleksi gagal berkurang karena: 1. Penawaran yang masuk dapat dilanjutkan pada tahapan berikutnya. 2) Pelelangan sederhana menurut Perpres 54 Tahun 2010 adalah 12 hari, dengan usulan perubahan menjadi 6 hari yang berakibat pada hanya mengkompetisikan harga. Ketiga poin ini termasuk pada Sanggahan Banding.

Rapat koordinasi ini masih akan berlanjut di akhir Desember 2014 untuk menyiapkan Draft Finalisasi untuk disampaikan kepada Presiden RI dan ditetapkan di awal tahun 2015 sehingga dapat segera diimplementasikan oleh setiap K/L dalam proses pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara lebih efektif dan efisien. (rch-humasristek)