Keputusan Presiden

No. No. PUU Tentang
1

KP 121/P TAHUN 2014

PEMBENTUKAN KEMENTERIAN DAN PENGANGKATAN MENTERI KABINET KERJA PERIODE TAHUN 2014-2019
2

16 TAHUN 2014

PEMBENTUKAN KEJAKSAAN NEGERI MARTAPURA DAN KEJAKSAAN NEGERI SELAT PANJANG
3

15 TAHUN 2014

PANITIA NASIONAL PENYELENGGARAAN PERTEMUAN OPEN GOVERNMENT PARTNERSHIP TINGKAT REGIONAL ASIA PASIFIK TAHUN 2014
4

14 TAHUN 2014

PENETAPAN HARI PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014 SEBAGAI HARI LIBUR NASIONAL
5

13 TAHUN 2014

PENETAPAN KEANGGOTAAN INDONESIA PADA OPEN GOVERNMENT PARTNERSHIP
6

12 TAHUN 2014

PENCABUTAN SURAT EDARAN PRESIDIUM KABINET AMPERA NOMOR SE-06/PRES-KAB/6/1967, TANGGAL 28 JUNI 1967
7

11 TAHUN 2014

PEMBENTUKAN KEJAKSAAN NEGERI BUNGKU, KEJAKSAAN NEGERI PANGURUAN, KEJAKSAAN NEGERI DATARAN HUNIPOPU, KEJAKSAAN NEGERI KWANDANG, KEJAKSAAN NEGERI GUNUNG TUA, KEJAKSAAN NEGERI MOROTAI SELATAN
8

6 TAHUN 2014

PEMBENTUKAN PENGADILAN PERIKANAN PADA PENGADILAN NEGERI AMBON, PENGADILAN NEGERI SORONG DAN PENGADILAN NEGERI MERAUKE
9

5 TAHUN 2014

PEMBENTUKAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN PADA KABUPATEN BANGKA, KABUPATEN BADUNG, KABUPATEN MINAHASA, KABUPATEN GOWA, KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT, KABUPATEN BENGKAYANG, KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO, DAN KOTA SUNGAI PENUH
10

4 TAHUN 2014

PEMBENTUKAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN PADA KABUPATEN MOJOKERTO, KABUPATEN GARUT, KABUPATEN KUANTAN SINGINGI, KABUPATEN BOJONEGORO, DAN KOTA TOMOHON