PENCARIAN PRODUK HUKUM

JenisNo Peraturan /KeputusanJudul/SubjekKatalogAbstrakDownloadStatus
Peraturan Menteri24 Tahun 2018STANDAR PELAYANAN MINIMUM UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR--      -
Peraturan Menteri23 Tahun 2018KLASIFIKASI ARSIP, JADWAL RETENSI ARSIP, DAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI--    -
Peraturan Menteri22 Tahun 2018STATUTA POLITEKNIK NEGERI BANJARMASIN--  -
Peraturan Menteri21 Tahun 2018PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI NOMOR 19 TAHUN 2017 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEMIMPIN PERGURUAN TINGGI NEGERI--  -
Peraturan Menteri20 Tahun 2018PENELITIAN--  -
Peraturan Menteri19 Tahun 2018ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE--  -
Peraturan Menteri18 Tahun 2018STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN KEDOKTERAN--  -
Peraturan Menteri17 Tahun 2018STATUTA UNIVERSITAS SRIWIJAYA--  -
Peraturan Menteri16 Tahun 2018PEDOMAN TATA CARA PENYUSUNAN STATUTA PERGURUAN TINGGI SWASTA--  -
Peraturan Menteri15 TAHUN 2018ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI--    -
Peraturan Menteri14 Tahun 2018PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING--    -
Peraturan Menteri13 Tahun 2018ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK NEGERI SAMARINDA--  -
Peraturan Menteri12 Tahun 2018STATUTA UNIVERSITAS NEGERI MALANG--  -
Peraturan Menteri11 TAHUN 2018PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI NOMOR 42 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT--  -
Peraturan Menteri10 Tahun 2018KELAS JABATAN DI UNIVERSITAS SULAWESI BARAT--      -
Peraturan Menteri9 Tahun 2018AKREDITASI JURNAL ILMIAH--  -
Peraturan Menteri8 Tahun 2018TATA CARA PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL DOSEN MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING--  -
Peraturan Menteri7 Tahun 2018STATUTA UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR--  -
Peraturan Menteri6 Tahun 2018BANTUAN OPERASIONAL PERGURUAN TINGGI NEGERI--  -
Peraturan Menteri5 Tahun 2018PEMBERIAN DELEGASI WEWENANG PENETAPAN KECELAKAAN KERJA UNTUK PERAWATAN APARATUR SIPIL NEGARA KEPADA PEJABAT TERTENTU DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI--  -