Tentang Kami

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik berkaitan erat dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN). Setiap informasi hukum merupakan kategori Informasi Publik yang wajib disediakan kepada publik. Penyediaan informasi ini berada dalam tugas Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang merupakan anggota JDIHN. JDIH merupakan wadah kerja sama pendayagunaan dokumen dan informasi sebagai pilar pembangunan hukum untuk mewujudkan supremasi hukum dan masyarakat cerdas hukum terutama di era perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat masif, personal untuk mampu menghadapi tantangan geografis yang merupakan salah satu kunci utama kesuksesan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum.

JDIH Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi pada mulanya bernama JDIH Kementerian Riset dan Teknologi. Sehubungan dengan adanya penggabungan Kementerian Riset dan Teknologi dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi menjadi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi pada Kabinet Kerja 2014-2019 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja, perlu dilakukan penyesuaian dan revitalisasi terhadap JDIH Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menyesuaikan dengan struktur organisasi yang baru, kebutuhan, dan perkembangan zaman. JDIH Kementerian Riset dan Teknologi dibentuk dengan Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 245/M/Kp/IX/2011 yang ditetapkan pada tanggal 26 September 2011 dan dikelola oleh Bagian Hukum, Biro Hukum dan Humas, Sekretariat Kementerian Riset dan Teknologi. Dengan adanya perubahan struktur organisasi, saat ini JDIH Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dikelola oleh Bagian Peraturan Perundang-undangan, Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

JDIH Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dibentuk dengan tujuan:

  1. menjamin terciptanya Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang terpadu dan terintegrasi dengan JDIHN maupun dengan institusi pemerintah dan institusi lainnya yang bergerak di bidang layanan dokumentasi dan informasi hukum;
  2. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
  3. mengembangkan kerja sama yang efektif antara pusat jaringan dan antar sesama anggota jaringan dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum; dan
  4. meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata pemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab.

JDIH Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi mempunyai peran yang strategis sebagai sarana pelayanan dan keterbukaan informasi  publik untuk mengakses dokumentasi dan informasi hukum untuk berbagai kepentingan dan sekaligus sebagai sarana untuk mengakomodasikan peran serta masyarakat dalam pembangunan nasional, khususnya pembangunan hukum. JDIH berperan sebagai rujukan  dalam rangka pengambilan putusan (kebijakan) dan penyusunan peraturan perundang-undangan merupakan sarana peningkatan kapasitas (capacity building) dalam rangka  peningkatan kualitas  kinerja yang pada akhirnya diikuti peningkatan  kesejahteraan aparatur negara.

Melalui sarana JDIH Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi diharapkan dapat mempercepat penyediaan akses informasi hukum untuk mewujudkan  pelayanan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat yang terpadu dan terintegrasi dengan JDIHN sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Akhir kata, kami tetap mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun dari masyarakat dan pengguna JDIH Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sehingga fasilitas dan layanan yang terdapat di website ini dapat terus di update untuk penyempurnaannya. Kami mengharapkan seluruh masyarakat di Indonesia dapat memahami dan sadar hukum sehingga seluruh aktivitas di masyarakat dan pemerintahan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan yang kita harapkan.

Hormat kami,

JDIH Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi