Keputusan Presiden

No. No. PUU Tentang
1

216 TAHUN 1955

PERINCIAN POS-POS BAB I (PENGELUARAN) BAGIAN III (KEMENTERIAN DALAM NEGERI) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN-TAHUN DINAS 1952 DAN 1953 ATAS PASAL-PASAL DAN MATA-ANGGARAN-MATA-ANGGARAN
2

215 TAHUN 1955

PERINCIAN POS-POS BAB I (PENGELUARAN) BAGIAN X (KEMENTERIAN PENDIDIKAN, PENGAJARAN DAN KEBUDAYAAN) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN-TAHUN DINAS 1952 DAN 1953 ATAS PASAL-PASAL DAN MATA-ANGGARAN-MATA-ANGGARAN
3

213 TAHUN 1955

PERINCIAN POS-POS BAB I (PENGELUARAN) BAGIAN VII (KEMENTERIAN KEHAKIMAN) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN-TAHUN DINAS 1952 DAN 1953 ATAS PASAL-PASAL DAN MATA-ANGGARAN-MATA-ANGGARAN
4

212 TAHUN 1955

PERINCIAN POS-POS BAB I (PENGELUARAN) BAGIAN XIII (KEMENTERIAN PERBURUHAN) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN-TAHUN DINAS 1952 DAN 1953 ATAS PASAL-PASAL DAN MATA-ANGGARAN-MATA-ANGGARAN
5

26 TAHUN 1951

PENGANGKATAN BEBERAPA PERWIRA DARI ANGKATAN UDARA SEBAGAI HAKIM PERWIRA PADA PENGADILAN-TENTARA DI DJAKARTA
6

12 TAHUN 1951

TERHITUNG MULAI TANGGAL 1 PEBRUARI 1951 MENEMPATKAN PADA KOMISARIAT AGUNG RI DI DEN HAAG, DALAM DJABATAN PENASEHAT KEUANGAN DAN EKONOMI
7

11 TAHUN 1951

TERHITUNG MULAI DARI TANGGAL 20 DJANUARI 1951 MENGANGKAT DRS. HERMEN KARTOWISASTRO, PEGAWAI TINGGI DIPERBANTUKAN KEPADA MENTERI PERTANIAN DAN KEHEWANAN
8

10 TAHUN 1951

TERHITUNG MULAI TANGGAL 15 DJANUARI 1951 MEMPERBANTUKAN PADA KEMENTERIAN DALAM NEGERI DI DJAKARTA DR. F. LUMBANTOBING GUBERNUR PROPINSI TAPANULI/SUMATERA TIMUR TEUNGKU M. DAOED EUREUEH GUBERNUR PROPINSI ATJEH
9

9 TAHUN 1951

TERHITUNG MULAI TANGGAL 1 DJULI 1950 SUROSO , DIANGKAT PADA DJABATAN GUBERNUR DIPERBANTUKAN PADA KEMENTERIAN DALAM NEGERI
10

6 TAHUN 1951

D.P.T U Y N TERACHIR AKUNTAN KELAS I PADA DJAWATAN AKUNTAN NEGERI DI INDONESIA, DITEMPATKAN UNTUK SEMENTARA DI NEGERI BELANDA