Undang-undang Darurat

No.	No. PUU	Tentang
1	14 TAHUN 1950	PENYELENGGARAAN TUGAS-TUGAS PEMERINTAHAN DI NEGARA SUMATERA SELATAN OLEH REPUBLIK INDONESIA SERIKAT
2	11 TAHUN 1950	TATA-CARA PERUBAHAN SUSUNAN KENEGARAAN DARI WILAYAH REPUBLIK INDONESIA SERIKAT
3	12 TAHUN 1950	PAJAK PEREDARAN
4	10 TAHUN 1950	PENYELENGGARAAN TUGAS PEMERINTAH DAERAH NEGARA PASUNDAN OLEH REPUBLIK INDONESIA SERIKAT
5	9 TAHUN 1950	PEROBAHAN UNDANG-UNDANG. POSTSPAARBANK (STAATSBLAD 1934 NO. 653. 1937 NO. 176 DAN 197 DAN 1941 NO. 295)
6	8 TAHUN 1950	MENGADAKAN TAMBAHAN PERATURAN KEADAAN PERANG DAN DARURAT PERANG (KEPUTUSAN RAJA TERTANGGAL 13 SEPTEMBER 1939 NO. 32 STAATSBLAD INDONESIA TAHUN 1939 NO. 582)
7	39/1950	MEMUNGUT OPSENTEN ATAS BEA-MASUK SELAMA TAHUN 1951
8	5 TAHUN 1950	PERATURAN GAJI MILITER TAHUN 1950, "PERATURAN GAJI MILITER TAHUN 1950" ("P.G.M. 1950")
9	7 TAHUN 1950	PERGURUAN TINGGI
10	4 TAHUN 1950	PENERIMAAN ANGGAUTA ANGKATAN PERANG REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

Bottom Menu